Konsursium GTT Bahas Tentang Kesejahteraan
Bupati Sarankan PGRI Bentuk Pengurus Baru, Karena Pengurus Yang Sekarang Telah Habis Masa Kerjanya, Agar Tidak Terjadi Kekosongan.
Jember, Lacak Jatim.
Pelaksanaan kongres Guru Tidak Tetap merupakan moment yang tepat untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Kongres GTT yang digelar oleh Pemkab Jember, di aula PB. Sudirman pada Hari Sabtu, (14/03/2020), berjalan lancar. Karena banyaknya peserta kongres, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 2 Sesi. Sesi pertama berlangsung pagi hari yang diikuti oleh 1.501 peserta GTT, dan sesi kedua dilakukan siang hari, dengan jumlah peserta sebanyak 1.523 orang GTT.
Dalam pengarahannya, Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, memberikan pengertian akan pentingnya pelaksanaan kongres GTT yang diselenggarakan setiap tahun ini.
“GTT ini kita kongreskan karena mereka perlu informasi, butuh sosialisasi, dan bupati juga perlu menyampaikan beberapa hal, sambil melayani update masalah-masalah mereka,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Bupati Faida menerangkan, bahwa diantara masalah GTT itu seperti dianraranya perpanjangan Surat Penugasan (SP), yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Setiap semester dievaluasi, diantara mereka ada yang minta dimutasi, dengan alasan karena domisili.
“Awal Januari 2020 kemarin, kami informasikan ada 100 sekian lebih yang mutasi bisa direalisasikan,” kata Bupati.
Disamping itu, Bupati juga menerbitkan Surat Penugasan (SP) dimaksudkan agar mereka (GTT) punya tempat untuk mengajar. Dan di tahun ini GTT yang mendapatkan SP berkurang, karena terdapat sekitar 700 lebih GTT yang tidak lolos PPPK. “Jadi kita terbitkan dulu SP-nya biar bisa menempati sekolah yang dituju," tukas Faida.
Kebijakan Bupati tersebut juga disampaikan bahwa atas kebijakannya itu terdapat adanya perbaikan kesejahteraan.
“Kita informasikan juga ada perbaikan-perbaikan honornya GTT,” kata Bupati. Kebijakan ini mengacu pada Permendiknas no. 8/2020 yang mengatur tentang honor GTT.
Total dana yang digelontorkan untuk para GTT tiap bulannya cukup besar. “Mayoritas dananya dari BOS. Satu bulan itu total 2 milyard, kalau yang melalui PPG satu bulan kurang lebihnya 1 milyard ditambah lagi iuran BPJS kesehatan 400 jutaan, ditambah BPJS TK 42 juta, ditambah lagi untuk THR kurang lebih 3 milyard,” jelasnya.
Ketika ditanya soal hubungan Pemda Jember dengan organisasi guru (PGRI) bupati Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hubungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan Organisasi Guru (GTT), Faida mengatakan, bahwa selama ini kurang bersinergi. “Sejauh ini kurang nampak sinerginya karena PGRI ini lebih banyak, fokus diluar hal-hal yang menyangkut perbaikan profesi guru.” kata Bupati.
Kesan dari bupati tentang kinerja PGRI yang demikian itu, Lebih lanjut Bupati Faida memberikan masukan dan saran agar PGRI meski berbenah.
“Saat ini saya dorong Dinas Pendidikan dan PGRI untuk segera melakukan kongres atau rapat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, untuk segera memilih pengurus baru, karena gak boleh ada kekosongan pengurus. Pengurus PGRI yang sekarang sudah habis masa jabatannya lima tahun. Dan ini harus segera dikerjakan,” harap
Bupati.
Terkait adanya laporan dari Kepala Sekolah yang menyampaikan adanya 151 GTT yang ada di daftar gaji di sekokah, tetapi tidak menjakankan tugasnya, Bupati memerintahkan kepada BKPSDM dan Inspektorat untuk melakukan verifikasi faktual. (Narno).
Jember, Lacak Jatim.
Pelaksanaan kongres Guru Tidak Tetap merupakan moment yang tepat untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Kongres GTT yang digelar oleh Pemkab Jember, di aula PB. Sudirman pada Hari Sabtu, (14/03/2020), berjalan lancar. Karena banyaknya peserta kongres, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 2 Sesi. Sesi pertama berlangsung pagi hari yang diikuti oleh 1.501 peserta GTT, dan sesi kedua dilakukan siang hari, dengan jumlah peserta sebanyak 1.523 orang GTT.
Dalam pengarahannya, Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, memberikan pengertian akan pentingnya pelaksanaan kongres GTT yang diselenggarakan setiap tahun ini.
“GTT ini kita kongreskan karena mereka perlu informasi, butuh sosialisasi, dan bupati juga perlu menyampaikan beberapa hal, sambil melayani update masalah-masalah mereka,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Bupati Faida menerangkan, bahwa diantara masalah GTT itu seperti dianraranya perpanjangan Surat Penugasan (SP), yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Setiap semester dievaluasi, diantara mereka ada yang minta dimutasi, dengan alasan karena domisili.
“Awal Januari 2020 kemarin, kami informasikan ada 100 sekian lebih yang mutasi bisa direalisasikan,” kata Bupati.
Disamping itu, Bupati juga menerbitkan Surat Penugasan (SP) dimaksudkan agar mereka (GTT) punya tempat untuk mengajar. Dan di tahun ini GTT yang mendapatkan SP berkurang, karena terdapat sekitar 700 lebih GTT yang tidak lolos PPPK. “Jadi kita terbitkan dulu SP-nya biar bisa menempati sekolah yang dituju," tukas Faida.
Kebijakan Bupati tersebut juga disampaikan bahwa atas kebijakannya itu terdapat adanya perbaikan kesejahteraan.
“Kita informasikan juga ada perbaikan-perbaikan honornya GTT,” kata Bupati. Kebijakan ini mengacu pada Permendiknas no. 8/2020 yang mengatur tentang honor GTT.
Total dana yang digelontorkan untuk para GTT tiap bulannya cukup besar. “Mayoritas dananya dari BOS. Satu bulan itu total 2 milyard, kalau yang melalui PPG satu bulan kurang lebihnya 1 milyard ditambah lagi iuran BPJS kesehatan 400 jutaan, ditambah BPJS TK 42 juta, ditambah lagi untuk THR kurang lebih 3 milyard,” jelasnya.
Ketika ditanya soal hubungan Pemda Jember dengan organisasi guru (PGRI) bupati Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hubungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan Organisasi Guru (GTT), Faida mengatakan, bahwa selama ini kurang bersinergi. “Sejauh ini kurang nampak sinerginya karena PGRI ini lebih banyak, fokus diluar hal-hal yang menyangkut perbaikan profesi guru.” kata Bupati.
Kesan dari bupati tentang kinerja PGRI yang demikian itu, Lebih lanjut Bupati Faida memberikan masukan dan saran agar PGRI meski berbenah.
“Saat ini saya dorong Dinas Pendidikan dan PGRI untuk segera melakukan kongres atau rapat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, untuk segera memilih pengurus baru, karena gak boleh ada kekosongan pengurus. Pengurus PGRI yang sekarang sudah habis masa jabatannya lima tahun. Dan ini harus segera dikerjakan,” harap
Bupati.
Terkait adanya laporan dari Kepala Sekolah yang menyampaikan adanya 151 GTT yang ada di daftar gaji di sekokah, tetapi tidak menjakankan tugasnya, Bupati memerintahkan kepada BKPSDM dan Inspektorat untuk melakukan verifikasi faktual. (Narno).
Belum ada Komentar untuk "Konsursium GTT Bahas Tentang Kesejahteraan"
Posting Komentar